PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI TIMOR LESTE

source form AMPUHPERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI TIMOR LESTE

oleh: Muhammad Rizal Rustam

Timor leste belum memiliki UU yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap objek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), namun UUD Republik Demokratis Timor Leste yang diundangkan pada tanggal 22 Maret 2002 memberikan kepastian terhadap perlindungan pada Hak Milik Intelektual yang berada di Timor Leste sesuai Pasal 60 UUD RD Timor Leste.

Pasal 60 (Hak Milik Intelektual):  Negara akan menjamin dan melindungi penciptaan, penghasilan dan pemasaran karya sastra, ilmiah dan seni, termasuk perlindungan hukum atas hak cipta”.

Selain itu, dalam UUD RD Timor Leste juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Timor Leste untuk mengatur kegiatan-kegiatan sektor-sektor ekonomi dan sosial sebagaimana tertulis pada Bab III Wewenang Pasal 115 Ayat (1) huruf e. Meskipun belum memiliki UU yang mengatur secara khusus terhadap perlindungan HKI di Timor Leste, bukan berarti pelanggaran terhadap HKI di Timor Leste dibiarkan terjadi begitu saja. Berkaca dari Negara Indonesia sebelum memiliki UU HKI, maka yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd). Oleh karena itu, HKI di Timor Leste untuk sementara ini bisa mendapatkan perlindungan dari KUHP Timor Leste.

Dalam Decree Law No. 19/2009 Approves The Penal Code (KUHP Timor Leste) mengatur:

Pasal 251 Pencurian

  1. Barangsiapa dengan secara tanpa hak berniat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, mengambilbenda bergerak milik orang lain, dihukum dengan hukuman penjara maksinal 3 (tiga) tahun atau denda.

Pasal 252 Hal-Hal yang memberatkan (pencurian)

  1. Barangsiapa yang melakukan tindakan-tindakan yang diterangkan dalam Pasal yang sebelumnya, dihukum dengan hukuman penjara 2 (dua) sampai 8 (delapan) tahun, jika: (a). Benda bergerak yang dimiliki oleh pihak lain tersebut adalah benda yang memiliki nilai pengetahuan (ilmiah) yang tinggi, nilai artistik/seni atau nilai sejarah yang tinggi, atau merupakan benda yang penting untuk mengembangkan sektor ekonomi dan teknologi. (c). Korbannya menderita kerugian yang cukup besar sebagai akibat dari tindakan menguntungkan diri sendiri tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tergolong ke dalam benda bergerak yang tidak berwujud. Tentu saja jika HKI mendapatkan perlindungan hukum maka dapat mengembangkan sektor ekonomi dan teknologi. HKI dapat mendongkrak Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) melalui biaya pendaftaran perlindungannya, serta dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat.

PERLINDUNGAN MEREK SEBELUM ADANYA UU MEREK DI INDONESIA

source form AMPUHPERLINDUNGAN MEREK SEBELUM ADANYA UU MEREK DI INDONESIA

oleh: Muhammad Rizal Rustam

Sebelum adanya UU Merek di Indonesia yaitu UU Merek tahun 1961 (L.N. 1961-290) yang berlaku mulai tanggal 11 November 1961 maka yang berlaku adalah “Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912” (S. 1912-545 jo. S. 1913-214). Pelanggaran Merek sebelum adanya UU Merek di Indonesia mendapatkan dua macam perlindungan:

  1. Perlindungan Berdasarkan Hukum Pidana

            Dalam hal mereknya A yang ditiru oleh B dalam mereknya untuk barang-barang sejenis yang tidak terdaftar, maka A dapat menuntut B agar membayar ganti kerugian kepadanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerd.[1]

Pasal 1365 KUHPerd: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

  1. Perlindungan Berdasarkan Hukum Pidana

            Dalam hal peniruan merek tersebut, di samping perlindungan hukum perdata, A dapat juga perlindungan dari hukum pidana, yaitu: A dapat menuntut B karena melakukan persaingan curang berdasarkan Pasal 382 bis KUHP.[2]

Pasal 382 bis KUHP: “Barangsiapa melakukan suatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seseorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum, karena bersaingan curang, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 13.500,-, Jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain (KUHP 392, 394s, 486)”

            Juga jika B mengimpor barang-barang sejenis barang-barang A dengan merek yang pada pokoknya bersamaan dengan merek A untuk barang-barang tersebut dari luar negeri ke Indonesia untuk dijual, ditawarkan, diserahkan, dibagikan atau disediakan untuk dijual, A dapat menuntut B karena melakukan perbuatan pidana termasuk dalam Pasal 393 KUHP.[3]

Pasal 393 KUHP: “1) Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menamarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan. barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa padabarangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu, nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untui menyatakan asalnya barang, nama sehuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Jika pada waktu melakukan kejahatan belurn lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

[1] R.M. Suryodoningrat, Pengantar Ilmu Hukum Merek, Cet.1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 24

[2] Ibid.

[3] Ibid.

BEDA TAK MESTI BERPISAH

Beda tak mesti berpisah
Selalu ada titik kompromi di keseimbangan
Paradigma yang salah tentang darah
Akibat kultur budaya dan aturan
Sehingga semuanya terlihat berbeda

Beda bukan berarti lawan
Seperti siang dan malam
Beda tapi tak pernah bersinggungan
Saling melengkapi dan berdamai dikala senja menuju malam
Itulah keseimbangan

Aku dan Kamu menjadi Kita
Meleburkan dua ego dan menjadi kita
Lalu berpegangan dan melangkah bersama
Itulah cinta

Prosedur Permohonan Paten

Permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan:

1. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa;

2. Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;

3. Deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga)

  • Deskripsi adalah uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan paten. Penulisan deskripsi atau uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus dapat ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi. Uraian tersebut mencakup:
    1. Judul Invensi, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul tersebut harus dapat menjiwai invensi. Dalam menentukan judul harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      • Kata-kata atau singkatan yang tidak dapat dipahami maksudnya sebaiknya dihindari;
      • Tidak boleh menggunakan istilah merek perdagangan atau perniagaan
    2. Bidang teknik invensi, yaitu menyatakan tentang bidang teknik yang berkaitan dengan invensi;
    3. Latar belakang invensi yang mengungkapkan tentang invensi terdahulu beserta kelemahannya dengan cara mengatasi kelemahan tersebut merupakan tujuan dari invensi;
    4. Uraian singkat invensi yang menguraikan secara ringkas tentang fitur-fitur dari klaim mandiri;
    5. Uraian singkat gambar (bila ada) yang menjelaskan secara ringkas keadaan seluruh gambar yang disertakan;
    6. Uraian lengkap invensi yang mengungkapkan isi invensi sejelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi tersebut dan gambar yang disertakan digunakan untuk membantu memperjelas invensi.
  • Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim adalah:
    1. Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi boleh berisi tabel, rumus matematika ataupun rumus kimia;
    2. Klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan. Dalam penulisannya, klaim dapat ditulis dalam dua cara:
      • Klaim mandiri (independent claim) dapat ditulis dalam dua bagian. Bagian pertama, mengungkapkan fitur invensi terdahulu dan bagian kedua mengungkapkan tentang fitur invensi merupakan ciri invensi yang diajukan. Dalam penulisannya, dimulai dari keistimewaan yang paling luas (broadest) lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik (narrower). Klaim turunan (dependent claim) mengungkapkan fitur yang lebih spesifik dari pada keistimewaan pada klaim mandiri dan ditulis secara terpisah dari klaim mandirinya:
      • Klaim mandiri dapat ditulis dalam satu bagian dan mengungkapkan secara langsung keistimewaan invensi tanpa menyebutkan keistimewaan dari invensi terdahulu. Cara penulisannya biasa nya juga dimulai dari keistimewaan yang paling luas lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik. Penulisan klaim turunannya, sama dengan penulisan pada cara 1 tersebut di atas.
  • Abstrak adalah bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap penemuan, yang ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi.Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, paling tidak sama dengan klaim mandirinya. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh ada kata-kata di luar lingkup invensi, terdapat kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subjektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjukk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.

4. Gambar, apabila ada: rangkap 3 (tiga);

5. Bukti pembayaran biaya permohnan;

6.Bukti prioritas asli dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat) apabila diajukan dengan hak priortas.

Di samping persyaratan administratif, dokumen permohonan paten juga harus memenuhi persyaratan fisik mengenai penulisan deskripsi, klaim dan abstrak serta pembuatan gambar ditetapkan sebagai berikut:

  1. Dari setiap lembar kertas, hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan deskripsi, klaim dan abstrak serta pembuatan gambar;
  2. Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS yang terpisah dengan ukuran kertas A-4 (2,97cm x 21cm) yang berat minimumnya 80 gram dan dengan jarak sebagai berikut:
    • Dari pinggir atas 2 cm (maksimal 4 cm);
    • Dari pinggir bawah 2 cm (maksimal 3 cm);
    • Dari pinggir kiri 2,5 cm (maksimal 4 cm);
    • Dari pinggir kanan 2 cm (maksimal 3 cm).
  3. Kertas A-4 tersebut berwarna putih, tidak mengkilat dan pemakaiannya harus dilakukan dengan menempatkan sisi-sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah;
  4. Setiap lembar dari uraian dan klaim diberi nomor urut menurut angka Arab pada bagian atas dan bawah;
  5. Di pinggir kiri dari pengetikan uraian invensi, klaim dan abstrak setiap lima barisnya harus diberi nomor baris yang di setiap halaman baru selalu dimulai dari awal;
  6. Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta warna hitam, dengan jarak antar baris 1,5 spasi dan ukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
  7. Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tersebut dapat ditulis dengan tangan;
  8. Gambar harus dibuat dengan tinta hitam pada kertas putih ukuran A-4 yang berat minimumnya 100 gram dan dengan jarak sebagai berikut:
    • Dari Pinggir atas 2,5 cm;
    • Dari pinggir bawah 1 cm;
    • Dari pinggir kiri 2,5 cm;
    • Dari pinggir kanan 1,5 cm.
  9. Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain;
  10. Pengajuan permohonan paten harus dilakukan dalam rangkap 3 (tiga).

Permohonan Pemeriksaan Substantif

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk paten, sedangkan untuk Paten sederhana dengan membayar biaya sebesar Rp. 350.000,-

Permohonan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemohon Paten

Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan melampirkan:

  • Salinan dokumen yang membuktikan adanya perubahan nama dan atau alamat;
  • Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
  • Bukti pembayaran biaya permohonan

Permohonan Untuk Memperoleh Petikan Daftar Umum Paten

Permohonan untuk memperoleh daftar umum paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan mencantumkan judul penemuan dan nomor paten (ID). Pemohon wajib melampirkan:

  • Surat kuasa khusus, apabila pemohon melalui kuasa; dan
  • Bukti pembayaran biaya permohonan

 

Gambar skema permohonan Paten

source from Ditjen HKI
source from Ditjen HKI

 

Sumber: http://www.dgip.go.id/paten/prosedur-pemberian-paten

PENUNJUKAN LANGSUNG DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

source from google
source from google

PENUNJUKAN LANGSUNG DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

1.    PENDAHULUAN

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan (competition) di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya juga dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan prilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.[1]

Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan secara optimal. Dengan adanya rivalitas akan cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Bahkan lebih dari itu persaingan usaha dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja di atas rata-rata untuk jangka panjang dan dinamakannya keunggulan bersaing yang lestari (sustainable competitive advantage) yang dapat diperoleh melalui tiga strategi generic, yakni keunggulan biaya, diferensiasi, dan focus biaya.[2]

Jaminan terhadap persaingan usaha tidak sehat kemudian diberikan oleh Negara dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 secara umum bertujuan untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat antara sesama pelaku usaha dan mencegah praktek monopoli.

Sehubungan dengan adanya indikasi praktek-praktek monopoli, terdapat pula suatu anggapan yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap birokrasi di lingkungan pemerintahan, karena di dalamnya ada tersembunyi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk melindunginya. Pernyataan tersebut mengandung suatu makna, bahwa di balik usaha-usaha praktek monopoli terdapat suatu kerjasama yang tidak dapat “dibuka” antara kelompok bisnis swasta dan birokrat yang memiliki kepentingan-kepentingan ekonomi.[3]

Dalam lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah sangat dimungkinkan terjadinya persekongkolan sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Terlepas apakah di dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah berpotensi terjadi tindak pidana atau tidak, dengan terjadinya persekongkolan akan menghilangkan persaingan antarpelaku usaha. Tentu saja persekongkolan dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sejalan dengan tujuan pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apalagi yang melakukan persekongkolan adalah instansi pemerintah yang tidak lain merupakan wajah dari pemerintah yang seharusnya memberikan contoh dalam hal penegakan Undang-undang.

Persekongkolan tentu saja tidak mungkin terjadi hanya pada satu pihak saja. Jika persekongkolan terjadi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, tentu saja yang bersekongkol adalah antara pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa dan pemerintah, dalam hal ini pejabat instansi pemerintahan yang berwenang dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah benar terjadi, maka akan sangat kontradiksi antara pernyataan Negara dalam bentuk Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dengan prilaku pejabat pemerintahan yang dalam hal ini sebagai wajah dari pemerintah itu sendiri. Selain dari kontradiksinya antara pernyataan dengan tindakan pemerintah, persekongkolan ini juga menimbulkan kerugian masyarakat dengan  tidak adanya kepastian peluang dalam bersaing secara sehat antarpelaku usaha.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Keppres No. 80 Tahun 2003 yang dinilai sudah tidak memadai lagi. Perpres No.54 tahun 2010 dilatarbelakangi oleh cita-cita tata pemerintahan yang baik dan bersih.[4] Presiden Yudhoyono menyadari bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling rawan korupsi. Dalam isntruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, melalui Perpres No. 54 Tahun 2010. Diharapkan penerapan perpres No. 54 Tahun 2010 berkontribusi pada pembelanjaan Negara yang lebih efisien. Selain itu, Perpres No. 54 tahun 2010 juga mempromosikan persaingan usaha sehat dengan proses tender yang diikuti lebih dari 2 (dua) penawar/pelaku usaha.[5]

Pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah dimungkinkan dilakukan dengan cara penunjukan langsung sebagai salah satu metode pemilihan.[6] Kecurigaan yang kemudian muncul adalah, jika pengadaan barang/jasa yang harus melewati proses lelang saja masih dimungkinkan terjadinya persekongkolan tender, apalagi dengan proses penunjukan langsung terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun jumlah nominal pengadaan barang/jasa telah dibatasi, namun dalam hal ini jika terjadi persekongkolan dalam penunjukan langsung tetap saja dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena dimungkinkan pelaku usaha yang ditunjuk langsung dalam proses pengadaan langsung ini bisa saja memiliki kedekatan kekerabatan atau bahkan hubungan keluarga dengan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut.

Berdasarkan pendahuluan di atas, masih perlu dikaji lebih lanjut tentang proses penunjukan langsung pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang diubah menjadi Perpres Nomor 70 tahun 2012, apakah bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam hal tujuan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

2. PENUNJUKAN LANGSUNG

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.[7] Metode pemilihan langsung dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Perpres No. 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa:[8]

1.ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

2. Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa lainnya dilakukan dengan:

  • a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;
  • b. Penunjukan Langsung;
  • c. Pengadaan Langsung; atau
  • d. Kontes/Sayembara

3.Pemilihan Penyedia Pekerja Konstruksi dilakukan dengan:

  • a. Pelelangan Umum;
  • b. Pelelangan Terbatas;
  • c. Pemilihan Langsung;
  • d. Penunjukan Langsung;
  • e. Pengadaan Langsung.

Kemudian Perpres No. 70 Tahun 2012 sebagai pengganti Perpres No. 54 tahun 2010 mengubah mengenai ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 35 berbunyi:[9]

1.ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

2.Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa lainnya dilakukan dengan:

  • a. Pelelangan Umum;
  • b. Pelelangan Terbatas;
  • c. Pelelangan Sederhana;
  • d. Penunjukan Langsung;
  • e. Pengadaan Langsung; atau
  • f. Kontes.

3. Pemilihan Penyedia Pekerja Konstruksi dilakukan dengan:

  • a. Pelelangan Umum;
  • b. Pelelangan Terbatas;
  • c. Pemilihan Langsung;
  • d. Penunjukan Langsung;
  • e. Pengadaan Langsung.

3(a). Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan:

  • a. Pelelangan Umum;
  • b. Pelelangan Sederhana;
  • c. Penunjukan Langsung;
  • d. Pengadaan langsung; dan
  • e. Sayembara

Selain dengan metode Penunjukan Langsung, dimunkinkan juga dengan cara Pengadaan Langsung sebagaimana Perpres 70 Tahun 2012 menyebutkan. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/ Penunjukan Langsung.

Pada Pasal 17 Perpres No.70 Tahun 2012 Pasal 2 huruf (g) dan huruf (h) ditentukan tugas pokok dan kewenangan yang berbunyi:

g. Khusus Kelompok Kerja ULP:

  1. Menjawab sanggahan;
  2. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
    1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
    2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

h. Khusus Pejabat Pengadaan:

  1. Menetapkan Penyediaan Barang/Jasa untuk:
    1. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan/atau
    2. Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
    3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyediaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

 

Dilihat dari pengertian yang diberikan oleh Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini terhadap Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung, pengertian yang diberikan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan melaui percepatan pelaksanaan belanja negara. Dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara perlu percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.[10]

Pada prinsipnya pemilihan penyedia barang dan jasa harus dilakukan secara swakelola, penunjukan langsung dan pelelangan. Khususnya dalam hal pelelangan agar tercapai persaingan yang kompetitif dan akhirnya diperoleh penawaran yang efisien, dengan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu transparan, adil dan persaingan yang sehat. Hanya dalam keadaan tertentu atau terpaksa dilakukan dengan cara penunjukan langsung atau pemilihan langsung.[11]

Jika mengacu pada kasus yang ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama periode 2006-2012, dari 173 perkara yang telah diputuskan oleh KPPU, 56% diantaranya atau sebesar 97 perkara merupakan perkara persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa.[12] Artinya lebih dari setengah perkara yang diputuskan oleh KPPU adalah persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini membuktikan bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa masih menjadi sektor yang sangat menjanjikan bagi para pelaku usaha penyedia barang/jasa dan pejabat pengadaan untuk melakukan persekongkolan dalam tender yang tentu saja menyebabkan siklus persaingan usaha yang tidak sehat.

Dana publik meliputi APBN, dana BUMN/BUMD serta Bank Indonesia berjumlah Rp125 sampai dengan Rp150 triliun per tahun, tidak kurang 25% APBN dan APBD di seluruh Indonesia pelaksanaanya diatur melalui aturan-aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena prosentasenya yang cukup signifikan tersebut, maka wajarlah kiranya jika Usaha Pengadaan Barang dan Jasa menjadi sektor primadona bagi pengusaha-pengusaha lokal di daerah.[13]

Setiap tahunnya pertambahan pemain-pemain baru di dunia pengadaan barang/jasa cukup tinggi, bahkan Asosiasinya juga semakin bertambah. Dahulu kita hanya mengenal Gapensi, Ardin, atau induknya Kadin, sekarang semakin menjamur dengan nama-nama baru. Bahkan banyak pegawai negeri dan anggota DPRD di daerah menjadikan sektor ini sebagai pekerjaan sampingan walaupun kenyataannya menjadikan pendapatan (penghasilan) utama, dalam praktiknya perusahaan diatas namakan istri, anak atau pihak keluarga lainnya.[14]

Banyaknya anggaran yang dianggarkan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah setiap tahunnya serta fenomena-fenomena pegawai negeri dan anggota DPR baik pusat maupun daerah yang membuat perusahaan penyedia jasa pengadaan barang/jasa inilah yang menjadikan alasan banyaknya kasus yang diputus oleh KKPU mengenai persekongkolan tender pengadaan barang/jasa. Persekongkolan tender inilah yang kemudian merusak iklim persaingan usaha yang sehat, selain itu juga berdampak pada kerugian Negara karena berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.

Larangan persekongkolan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diatur pada Pasal 22 yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan  pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Pengertian tentang tender, Muchtar (Sekjen Deperindag) menyatakan bahwa tender adalah tawaran yang dilakukan secara terbuka untuk umum, dan bukan penunjukan dari pemerintah.[15]

Jika demikian pengertiannya, maka Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung sebagaimana Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukanlah masuk dalam kategori tender. Karena tender yang dimaksud adalah penawaran yang dilakukan secara terbuka untuk umum dan bukan penunjukan dari pemerintah seperti penunjukan langsung atau pengadaan langsung.

Demikian juga halnya dengan praktik persekongkolan yang umumnya diartikan salah satu bentuk persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam sebuah tender. Dalam pemahaman sederhananya, kata pemenang tender berarti ada dua atau lebih yang memasukkan penawaran tender. Sementara untuk penunjukan langsung dan pengadaan langsung hanya satu pelaku usaha yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan barang/jasa.

Atau pengertian yang diberikan oleh UU No. 5 tahun 1999 dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (h), persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Sama halnya dengan pengertian ini, dikatakan adanya bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, yang artinya ada dua pelaku usaha.

Namun dari pengertian yang coba diberikan oleh UU dan Perpres yang sepertinya membuat tidak bisanya dimasukkan unsur persekongkolan di dalam penunjukan langsung dan pengadaan langsung bukan berarti menghilangkan atau meniadakan kemungkinan persekongkolan di dalamnya.

Tindakan persekongkolan (conspiracy) dalam hukum perjanjian termasuk dalam kategori perjanjian. Pada hakekatnya perjanjian terdiri dari dua macam, pertama perjanjian yang dinyatakan secara jelas (express agreement), biasanya tertuang dalam bentuk tertulis, sehingga relative lebih mudah dalam proses pembuktiannya. Kedua, perjanjian tidak langsung (implied agreement), biasanya berbentuk lisan atau kesepakatan-kesepakatan.[16]

Pada umumnya, orang yang melakukan konspirasi atau persekongkolan berupaya sebisa mungkin untuk menghilangkan bukti-bukti keterlibatannya di dalam persekongkolan. Jadi sebisa mungkin mereka menghilangkan kesepakatan tertulis dan lebih menggunakan kesepakatan dalam bentuk lisan.

Yang harus lebih diperhatikan adalah apakah alasan Pemerintah memasukkan mekanisme Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Jawanbannya bisa dilihat pada unsur menimbang di dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Setidaknya ada dua alasan yang dijadikan pemerintah dalam penetapan perpres ini, yaitu:[17]

  1. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan perlu percepatan pelaksanaan belanja Negara
  2. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara perlu percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

tentu saja alasan Pemerintah dalam menetapkan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung tidak bertentangan dengan tujuan pembentukan UU No. 5 tahun 1999 yaitu untuk:[18]

  1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
  3. mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku suaha; dan
  4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Namun jika terbukti ada persekongkolan di proses pengadaannya, tentu saja akan bertentangan dengan tujuan UU No. 5 tahun 1999 yang menginginkan persaingan usaha yang sehat. Meskipun Perpres Nomor 70 Tahun 2012 telah mengatur secara sangat ketat mengenai kriteria yang dapat dilakukan penunjukan langsung, namun masih saja bisa terjadi pelanggaran di dalam menjalankannya.[19]

Penunjukan langsung (hampir) selalu diikuti dengan praktik penggelembungan harga. Bukankah rekanan penyedia barang/jasa yang ditunjuk langsung untuk melaksanakan suatu pekerjaan harus “berterimakasih” kepada yang menunjuk? Bukankah “tidak ada makan siang gratis?” dari mana sumber dana untuk memberikan “uang tanda terima kasih?” dari menggelembungkan harga.[20]

Kombinasi antara kemungkinan diketahuinya praktik penunjukan langsung yang sangat besar dan consequences yang juga sangat besar, menjadikan nilai/ukuran risiko tindak pidana karena penunjukan langsung juga sangat besar.[21]

Untuk melihat kemungkinan konspirasi atau persekongkolan antara panitia pengadaan barang/jasa pemerintah yang melakukan penunjukan langsung atau pengadaan langsung dapat dengan mudah dilihat dari pengadaan barang/jasa yang rutin disetiap bulannya. Contohnya seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan jasa penyediaan hotel dalam rapat-rapat yang setiap bulannya dianggarkan. Jika pelaku usaha pengadaan ATK dan jasa hotel rapat berputar hanya beberapa pelaku usaha di dalam satu tahun anggaran pengadaan barang/jasa, maka sudah pasti dapat dicurigai ada persekongkolan diantara mereka.

Pada intinya penunjukan langsung dan Pengadaan langsung barang/jasa pemerintah sangat dimungkinkan terjadi persekongkolan di dalamnya, oleh karena itu penunjukan langsung dan pengadaan langsung membutuhkan pengawasan dari pihak eksteren dari instansi pemerintah dan pelaku usaha, dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus mengawasi dengan serius praktik pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya dengan metode penunjukan langsung dan pengadaan langsung.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Adrian Sutedi, 2012, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta

A.M. Tri Anggraini, 2003, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat ; Perse Illegal atau Rule of Reason, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Johny Ibrahim, 2006, Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia), Bayu Media, Malang

Mustafa Kamal Rokan, 2010, Hukum Persaingan Usaha; Teori dan Praktiknya di Indonesia, PT. RajaGrafindo, Jakarta

Suswinarno, 2012, Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visimedia, Jakarta

PERATURAN

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

WEBSITE

www.kppu.go.id/id/2013/01/86-triliun-nilai-persekongkolan-tender/


[1] Mustafa Kamal Rokan, 2010, Hukum Persaingan Usaha; Teori dan Praktiknya di Indonesia, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 8

[2] Johny Ibrahim, 2006, Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia), Bayu Media, Malang, hlm. 102-103

[3] “Undang-Undang Antimonopoli Tetap Diperlukan”, Sinar Harapan, 24 Desember 1984 lihat A.M. Tri Anggraini, 2003, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat ; Perse Illegal atau Rule of Reason, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.4

[4] Adrian Sutedi, 2012, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11

[5] Ibid., hlm. 14-15

[6] Suswinarno, 2012, Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visimedia, Jakarta, hlm. 34

[7] Ibid., hlm. 34

[8] Lihat Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

[9] Lihat Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

[10] Lihat Perpres No. 70 Tahun 2012, bagian Menimbang.

[11] Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 74

[13] Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 76

[14] Ibid., hlm.76

[15] Risalah Rapat Proses Pembahasan RUU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Masa Persidangan II, Rapat Panitia Kerja Ke-6, Rabu, 16 Desember 1998, h.1078, lihat A.M. Tri Anggraini, 2003, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat ; Perse Illegal atau Rule of Reason, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.302

[16] A.M. Tri Anggraini, 2003, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat ; Perse Illegal atau Rule of Reason, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.299-300

[17] Perpres No. 70 tahun 2012

[18] UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

[19] Suswinarno, Loc.Cit., hlm. 40

[20] Ibid., hal. 66

[21] Ibid., hlm.66

CONTOH LEGAL OPINION

source from hp
source from hp

CONTOH LEGAL OPINION

Depok, 10 Maret 2013.

Kepada Yth,

———————— (D)

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat

———————— (DPP ————————)

Jl. ——————————–

Jakarta Pusat

Perihal       :  Pendapat Dari Segi Hukum (Legal Opinion)

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Muhammad Rizal Rustam, S.H, Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Indonesiaalamat tempat tinggal Jl. Juragan Sinda IV ————– Kelurahan Kukusan kecamatan Beji, Depok – Jawa Barat.

Bahwa sehubungan dengan adanya permintaan Dewan Pengurus Pusat ————————(DPP ————————) untuk memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion) terkait dengan rencana pembekuan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah ———————— Jawa Timur, DKI Jakarta  dan Jambi serta pemberhentian status keanggotaan ———————— atas nama ———————— (A), ———————— (B), dan ———————— (C), maka berikut ini saya sampaikan pendapat dari segi hukum dimaksud.

DASAR

Pendapat hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan hukum (legal audit) terhadap dokumen-dokumen yang ada pada saya, yang terdiri dari:

–    Akta Pendirian Asosiasi ————————  (————————) Nomor. 05 Tanggal 23 Oktober 2007 oleh Notaris ———————— , Alamat kantor ————————–.

–    Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) ———————— (————————) yang disahkan pada tanggal 26 April 2009 dalam Konvensi nasional Pendirian ———————— di Jakarta.

–    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

RUANG LINGKUP

Pendapat hukum ini disampaikan di bawah hukum Negara Republik Indonesia sehingga tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain. Segala pengutipan sumber yang berasal dari hukum atau yuridiksi lain sekedar untuk bahan perbandingan dan bukan ditujukan untuk menyatakan keberlakuan hukum lain tersebut.

PEMBATASAN

  • Pendapat hukum ini disusun dan disampaikan sebatas untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut :

Apakah Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah ———————— Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jambi dapat dibekukan serta status keanggotaan ———————— atas nama ———————— (A), ———————— (B), dan ———————— (C) dapat diberhentikan dari status keanggotaan ————————?

  • Dalam memberikan pendapat hukum ini saya telah meneliti dan memeriksa ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum mengenai Organisasi Kemasyarakatan dan asas-asas hukum yang berlaku dalam masyarakat serta kebiasaan praktek hukum yang berkembang;

 

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat hukum yang saya susun dan sampaikan ini diberikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi bahwa dokumen-dokumen, data-data atau informasi serta keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan adalah benar, akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan yang material sampai dengan tanggal dikeluarkannya pendapat hukum ini.

FAKTA HUKUM

Setelah meneliti dan memeriksa dokumen yang diberikan kepada saya, maka saya menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

  •  Bahwa ———————— (————————) adalah sebuah Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tertanggal 23 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Notaris ————— di Makassar.
  •  Bahwa berdasarkan Akta Pendirian ———————— tersebut pada point 1, para penghadap adalah ———————— (E) dan ———————— (A)
  •  Bahwa susunan kepengurusan ———————— berdasarkan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendiriannya adalah :

               Ketua Umum                : ———————— (B)

               Ketua I                            : ———————— (A)

               Ketua II                          : ———————— (C)

               Sekretartis Jenderal : ———————— (D)

  •  Bahwa Pendiri Asosiasi ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian ———————— dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“Pendiri Asosiasi ini adalah para penghadap dan mereka yang telah berjasa mendirikan Asosiasi atau yang ditetapkan oleh Badan Pendiri karena mereka dipandang berjasa dalam Asosiasi.”

dengan demikian bahwa yang termasuk Badan Pendiri dalam Asosiasi ini adalah para penghadap yang mendirikan Asosiasi ini atau yang ditetapkan oleh Badan Pendiri sebagai mereka yang berjasa dalam Asosiasi ini.

  •  Bahwa dalam Akta Pendiriannya, Badan Pengurus ———————— dapat merangkap sebagai Badan Pendiri, sebagaimana disebutkan di dalam Akta Pendirian Pasal 8 ayat 6 yang berbunyi:

“Badan Pendiri berhak merangkap sebagai anggota Badan Pengurus.”

Oleh karena itu, ———————— (A) dalam posisinya di ———————— ia menjabat sebagai Badan Pendiri sekaligus sebagai anggota Badan Pengurus Asosiasi.

  • Bahwa berdasarkan bunyi pada Akta Pendirian ———————— Pasal 7 ayat (1), maka dengan demikian ———————— (E) dan ———————— (A) adalah pendiri asosiasi atau disebut Badan Pendiri disebabkan karena mereka adalah para penghadap di dalam Akta Pendirian tersebut.
  • Bahwa Badan Pendiri dapat diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Anggota Badan Pendiri sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (3) pada Akta Pendirian ———————— yang menyatakan bahwa:

“Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiri dilakukan oleh Rapat Anggota Badan Pendiri dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.”

  • Bahwa di dalam Akta Pendirian Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Badan Pendiri Asosiasi ini mempunyai kekuasaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang penuh untuk menyelamatkan kelangsungan organisasi” dan pada Pasal 8 ayat (5) disebutkan bahwa: “Badan Pendiri dapat pula mengangkat atau memberhentikan anggota Badan Penasehat dan Badan Pengurus Asosiasi.”

  • Bahwa kekuasaan Badan Pendiri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5) semata-mata untuk mempertahankan kelangsungan organisasi sesuai dengan tujuan organisasi sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Pasal 6.
  • Bahwa anggota Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan pada Rapat Badan Pendiri sebagaimana yang disebutkan pada Akta Pendirian Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

“Anggota badan pengurus diangkat dan diberhentikan Rapat Pendiri yang khusus diadakan untuk itu dan jikalau diadakan oleh Badan Pengurus maka pengurus wajib melaporkan keputusan tersebut kepada Badan Pendiri”

dan juga disebutkan pada Akta Pendirian Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:

“Keanggotaan pengurus berakhir karena diberhentikan atas putusan rapat Badan Pendiri.”

  • Bahwa pemberhentian anggota Badan Pengurus hanya dapat dilakukan jika ia (mereka) lalai, melakukan tindakan-tindakan baik di dalam atau di luar lingkungan Asosiasi sehingga merugikan kekayaan atau nama baik Asosiasi, sebagaimana yang disebutkan pada Akta Pendirian Pasal 11 ayat (2).
  • Bahwa Pengurus Pusat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam menegakkan disiplin Asosiasi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan Pengurus Daerah serta mengambil alih kepengurusan dan menunjuk caretaker sebagaimana yang disebutkan pada Anggaran Rumah Tangga ———————— Pasal 9.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas, maka saya berpendapat sebagai berikut :

  • Bahwa terhadap status keanggotaan atas nama ———————— (A) selaku Badan Pendiri ———————— sekaligus selaku Badan Pengurus Asosiasi yang menjabat sebagai Ketua I dapat diberhentikan melalui Rapat Anggota Badan Pendiri.
  • Bahwa terhadap status keanggotaan atas nama ———————— (B) selaku Ketua Umum Dewan Pengurus dan status keanggotaan atas nama ———————— (C) yang menjabat sebagai Ketua II dapat diberhentikan melalui Rapat Anggota Badan Pendiri.
  • Bahwa pemberhentian status keanggotaan Badan Pengurus dan Badan Pengurus hanya dapat dilakukan jika ia (mereka) lalai, melakukan tindakan-tindakan baik di dalam atau di luar lingkungan Asosiasi sehingga merugikan kekayaan atau nama baik Asosiasi.
  • Bahwa pengusulan pemberhentian status keanggotaan yang bersangkutan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.
  • Bahwa dikarenakan Badan Pengurus yang dimaksudkan di dalam Akta Pendirian adalah para penghadap yaitu ———————— (E) dan ———————— (A) dan mereka yang telah berjasa mendirikan Asosiasi atau yang ditetapkan oleh Badan Pendiri karena mereka dipandang berjasa dalam Asosiasi, maka dipandang perlu untuk membuat Surat Keputusan dalam menetapkan Keanggotaan Badan Pendiri selain ———————— (E) dan ———————— (A) yang disetujui dan ditanda tangani oleh Badan pengurus.
  • Jika Surat Keputusan dalam menetapkan Keanggotaan Badan Pendiri selain ———————— (E) dan ———————— (A) tidak dilakukan, maka Rapat Anggota Badan Pendiri yang khusus dilaksanakan untuk memberhentikan status keanggotaan Badan pendiri dan Badan Pengurus tidak dapat dilaksanakan disebabkan keanggotaan Badan Pendiri hanya diisi oleh 2 (dua) orang yaitu oleh ———————— (E) dan ———————— (A) sehingga tidak memenuhi persyaratan mengadakan Rapat Badan Pengurus yaitu persyaratan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.
  • Bahwa perlu diperhatikan dalam pembuatan Surat Keputusan dalam menetapkan Keanggotaan Badan pengurus haruslah menetapkan keanggotaan yang berjumlah ganjil, minimal 3 (tiga) orang Badan Pendiri.
  • Setelah penetapan keanggotaan Badan Pendiri yang berjumlah ganjil, maka Rapat Badan Pendiri untuk memberhentikan status keanggotaan ———————— (A) selaku Badan Pendiri ———————— serta pemberhentian status keanggotaan atas nama ———————— (B) selaku Ketua Umum Dewan Pengurus dan status keanggotaan atas nama ———————— (C) yang menjabat sebagai Ketua II dapat dilakukan kemudian dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan penetapan anggota Badan Pendiri yang baru untuk mengganti posisi status keanggotaan ———————— (A) selaku Badan Pendiri ———————— yang telah diberhentikan dan juga dimaksudkan untuk tetap menjaga keanggotaan Badan Pendiri yang berjumlah ganjil dan juga Pengangkatan Badan Pengurus yang baru menggantikan posisi yang telah ditinggalkan oleh nama ———————— (B) dan ————————(C).
  • Setelah penetapan Badan Pengurus Pusat yang baru menggantikan ———————— (B) dan ———————— (C) maka Dewan Pengurus Pusat yang baru dapat menggunakan haknya untuk mengambil alih Kepengurusan Daerah atau membekukan Kepengurusan Daerah Jawa Timur dan DKI Jakarta serta menunjuk caretaker dalam menegakkan disiplin Asosiasi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan Pengurus Daerah.
  • Bahwa pembekuan Kepengurusan Daerah Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jambi juga dapat dilakukan oleh Badan Pengurus yang di dalam Asosiasi ini memiliki kekuasaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang penuh untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Asosiasi, sepanjang tindakan pembekuan tersebut dipandang menyelamatkan kelangsungan hidup Asosiasi.

Demikian pendapat hukum ini saya sampaikan berdasarkan tanggung jawab profesional saya sebagai Sarjana Hukum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Hormat Saya,

Muhammad Rizal Rustam, S.H.

MASA DEPAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITISI

source from fhunhas
source from fhunhas

MASA DEPAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITISI

(PERSPEKTIF HUKUM)[1]

Oleh

Farida Patittingi[2]

 A.     Pendahuluan

Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang diucapkan pada hari Kamis, 9 Juni 2010 dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) terbuka untuk umum, telah menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat beberapa pasal yang terkait dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), yaitu Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75.

Segenap ketentuan yang berkenaan dengan HP-3 dalam pasal-pasal tersebut dinilai oleh MK bertentangan dengan UUD 1945. Masalah utama yang menjadi pertimbangan MK adalah konstitusionalitas pasal-pasal tersebut di atas yang dianggap bertentangan dengan 12 (dua belas) norma konstitusional dalam UUD 1945. MK berpendapat bahwa pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan instrument HP-3 tidak dapat memberikan jaminan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Ada 4 (empat) tolok ukur yang digunakan oleh MK dalam mengukur manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut, yaitu:

(1)  Kemanfaatan sumberdaya alam bagi rakyat;

(2)  Tingkat pemerataan manfaat  sumber daya alam bagi rakyat;

(3)  Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumberdaya alam;

(4)  Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Keempat tolok ukur itulah yang digunakan oleh MK untuk menilai HP-3 bertentangan dengan Konstitusi. Oleh karena putusan MK bersifat final, sehingga tidak ada lagi upaya hukum untuk mempertahankan HP-3 sebagai instrument hukum dalam pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimanakah mekanisme pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai bagian dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasca Putusan MK tersebut? Apakah instrumen perizinan sebagaimana disarankan oleh MK dinilai lebih tepat dibandingkan dengan instrument hak dalam pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil?

Kedua pertanyaan mendasar tersebut memerlukan diskusi yang komprehensif  untuk memperoleh konklusi pengembangan instrument pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil ke depan pasca Putusan MK.

 B.   Deskripsi Pertimbangan Dalam Putusan MK tentang HP-3

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa, Putusan MK tentang HP-3 didasari oleh pertimbangan bahwa pasal-pasal yang terkait dengan HP-3 dinyatakan inkonstitusional karena dinilai bertentangan dengan 12 pasal dalam UUD 1945.  Terdapat 2 (dua) persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh MK, yaitu:

  1. Apakah pemberian HP-3 bertentangan dengan prinsip penguasaan atas sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, jaminan konstitusi terhadap hak hidup dan mempertahankan kehidupan bagi masyarakat pesisir, prinsip non-diskriminasi serta prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
  2. Apakah penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, RAWP-3-K yang telah mendudukkan masyarakat sbagai peserta musyawarah melanggar hak-hak konstutusional para Pemohon sehingga bertentangan dengan konstitusi.

MK kemudian memberikan pertimbangan hukum dan penilaian terhadap kedua masalah konstitusional tersebut, secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

  1. MK menilai bahwa perkataan “dikuasai oleh negara” harus diartikan mencakup makna penguasaan negara dalam arti yang luas yang bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk membuat kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad) dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  2. Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara untuk dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah yang harus menjadi ukuran dalam pengelolaan sumberdaya tersebut dengan tetap harus memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat, hak masyarakat adat serta hak-hak kontutusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat, dll.
  3. MK menilai, walaupun ada jaminan dalam Pasal 61 UU Pesisir terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat  atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun, namun hak-hak masyarakat hukum adat tersebut potensial diserahkan kepada swasta dengan pemberian ganti rugi dalam bentuk HP-3.
  4. MK menilai pemberian HP-3 merupakan bentuk legalisasi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dijadikan private ownership dan close ownership kepada perorangan, badan hukum atau masyarakat tertentu.
  5. Penempatan HP-3 sebagai Hak Kebendaan dinilai oleh MK akan mengakibatkan adanya pengalihan kepemilikan dan penguasaan oleh negara  dalam bentuk single ownership dan close ownership kepada perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum sehingga akan menutup akses bagi setiap orang atas wilayah yang diberikan HP-3.
  6. Menurut MK, pemberian HP-3 melanggap prinsip demokrasi ekonomi yang berdasar pada kebersamaan dan prinsip keadilan. Prinsip kebersamaan harus dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan ekonomi harus melibatkan rakyat seluas-luasnya dan menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat. HP-3 dinilai hanya akan menguntungkan pemilik modal besar.
  7. MK menilai apa yang menjadi tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Pesisir dianggap tidak dapat diwujudkan dengan pemberian HP-3.
  8. Karena itu, menurut MK untuk menghindari adanya pengalihan tanggung jawab penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, maka negara dapat memberikan hak pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan.

Segenap pertimbangan hukum MK tersebut yang dijadikan dasar dalam memutuskan bahwa HP-3 melanggar konstitusi dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

C.   Penilaian Terhadap Dasar Pertimbangan Putusan MK atas HP-3

 Mencermati dasar pertimbangan dan putusan MK tentang HP-3 yang dinilai oleh MK melanggar konstitusi tersebut, pada intinya menyangkut 2 (dua) hal mendasar, yaitu:

  1. Kekuasaan negara atas pengelolaan sumberdaya alam termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menurut penilaian MK akan beralih kepada pihak swasta dengan pemberian HP-3;
  2. Kekhawatiran akan tertutupnya akses masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan potensi hilangnya hak-hak masyarakat pesisir dan terusirnya masyarakat pesisir dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kearifan-kearifan lokal yang sudah dipraktikkan secara turun-temurun dengan pemberian HP-3 dalam UU Pesisir tersebut, diakibatkan akan munculnya dominasi swasta sebagai pemilik modal besar yang dianggap mampu memenuhi semua persyaratan dalam pemberian HP-3 tersebut, dimana pemberian HP-3 dapat saja meliputi wilayah yang telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat pesisir secara turun-temurun.

Terhadap kedua hal tersebut, sesungguhnya dapat dijelaskan, bahwa ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menempatkan negara sebagai badan penguasa yang merupakan representasi kekuasaan seluruh rakyat untuk menjalankan wewenang mengatur dalam arti yang luas, sehingga kendali pengaturan sumberdaya alam tetap berada di tangan negara dan tidak akan beralih kepada siapa pun, walaupun negara telah memberikan hak tertentu kepada subjek hukum atas pengelolaan sumberdaya alam, sebab negara tetap memberikan batasan-batasan dalam pemberian hak tersebut. Hal ini dapat digambarkan dalam konteks penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, khususnya tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana kekuasaan negara meliputi baik tanah yang sudah dihaki (dipunyai dengan suatu hak tertentu) maupun tanah yang belum dihaki.

Dengan demikian, sesungguhnya kekhawatiran tersebut terlalu berlebihan, karena justru Negara-lah yang memegang kendali dalam proses pengelolaan seluruh sumberdaya alam. Jika HP-3 dinilai berpotensi melahirkan pengalihan tanggung jawab hak menguasai negara atas pengelolaan SDA kepada pihak lain, misalnya swasta, maka yang perlu dikembangkan adalah ketegasan landasan yuridis untuk memberikan pembatasan dalam pemberian hak tersebut, sehingga negara sewaktu-waktu dapat mencabut hak dimaksud jika dianggap melanggar ketentuan yang telah digariskan dalam pemberiannya. Misalnya ketentuan pemberian hak kepada pihak swasta wajib memperhatikan hak-hak masyarakat pesisir, dalam arti bahwa sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat pesisir dan menjadi lebensraum (sumber mengambil kebutuhan hidup) mereka, tidak akan diberikan hak kepada pihak swasta, dan justru sebaliknya harus ada penegasan norma hukum terhadap pengakuan hak-hak mereka tersebut, sehingga masyarakat pesisir terlindungi dan tetap dapat mengembangkan hidup dan kehidupannya  dengan baik.

Selain itu, dapat dilihat bahwa Putusan MK tersebut mengandung ambiguitas, karena terdapat ketentuan dalam UU Pesisir tersebut yang justru menjadi pertimbangan utama dalam menilai UU Pesisir khususnya yang terkait dengan HP-3, dan ketentuan pasal tersebut telah diberikan pertimbangan hukum oleh MK dan dinilai melanggar konstitusi, namun tidak ikut dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan mengikat”, yaitu Pasal 14.

Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa: “Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, RAWP-3-K dilakukan oleh pemerintah serta dunia usaha”. Proses usulan yang hanya melibatkan pemerintah dan dunia usaha ini dinilai oleh MK telah menutup akses keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Akibatnya, terjadi pembungkaman hak masyarakat untuk turut serta menyampaikan usulan. Selain itu dianggap bahwa sebuah kebijakan yang tidak didasarkan pada partisipasi publik akan berpotensi besar terjadinya pelanggaran hak public di kemudian hari. Padahal masyarakat setempat yang lebih mengetahui dan memahami kondisi wilayahnya.

Keadaan ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang  berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum”. Selain itu juga dinilai sebagai bentuk diskriminasi yang mana bertentangan dengan  Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut”.

Selain itu, dapat dicermati terkait pandangan MK terhadap pemanfaatan perairan pesisir dengan instrumen HP-3 yang dinilai dapat terjadi pengalihan tanggungjawab penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, sehingga menurut penilaian MK lebih tepat jika pemberian hak pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan. MK menilai bahwa pemberian izin kepada pihak swasta tidak dapat diartikan mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad) dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

MK berpendapat, melalui mekanisme perizinan, pemberian hak pengelolaan kepada swasta tidak merupakan pemberian hak kebendaan yang mengalihkan penguasaan negara secara penuh kepada swasta dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap dapat dikelola secara terintegrasi dan membangun sinergi berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta memberikan kepastian hukum

Terlepas dari pertimbangan hukum MK tersebut, sesungguhnya instrumen hak justru memiliki landasan historis, sosiologis dan yuridis. Model pemanfaatan wilayah pesisir khususnya untuk kepentingan perikanan telah lama dipraktikkan oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahkan memberikan hak eksklusif hanya kepada komunitas tertentu, dan melarang yang bukan anggota komunitas untuk ikut memanfaatkan sumberdaya. Mereka mengatur berdasarkan hukum-hukum yang mereka sepakati sendiri, dan ditunduki oleh pihak lain di luar komunitas tersebut.  Kondisi tersebut berkembang dalam masyarakat dan dipatuhi dengan sepenuh hati, sehingga melahirkan adanya kepastian hukum.

Selain itu, jika merujuk pada Hak Bangsa Indonesia atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diatur dalam UU Pokok Agraria, maka terhadap sumber daya alam tersebut telah melekat hak dari Bangsa Indonesia. Artinya, seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 2 UU Pokok Agraria menunjukkan bahwa tidak ada SDA yang res nullius (keadaan tanpa pemilik). Pemaknaan dari Hak Bangsa ini mengandung unsur keperdataan, yaitu hubungan kepunyaan antara Bangsa Indonesia dengan sumberdaya alam tersebut. Dengan demikian, maka secara alamiah, Hak tersebut sesungguhnya telah melekat pada Bangsa Indonesia atas sumberdaya alam tersebut.

Atas dasar ini, maka sesungguhnya instrument “hak” dalam pemanfaatan SDA termasuk perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sudah tepat, tinggal bagaimana merumuskan suatu norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan di dalamnya tanpa diskriminasi, sebagai implementasi dari prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang dianut dalam suatu Negara Hukum. Namun dalam menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum ini, tetap dimungkinkan adanya tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan “affirmative action” guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu (seperti masyarakat pesisir) untuk mengejar kemajuan sehingga dapat mencapai tingkat perkembangan yang sama dalam masyarakat.

D.   Pengembangan Alternatif Pengaturan Pemanfaatan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasca Putusan MK

Sebagaimana sifat Putusan MK yang bersifat final, maka pasca Putusan MK yang menyatakan tidak mengikatnya beberapa pasal yang mengatur HP-3 mengakibatkan HP-3 tidak dapat lagi digunakan sebagai instrument hukum dalam pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.  Pertanyaannya kemudian adalah instrument hukum apakah yang akan digunakan dalam pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta bagaimana mekanisme pemberian instrument hukum tersebut  dan siapakah yang berwenang memberikannya.

Oleh karena ketentuan dalam UU Pesisir yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat hanyalah pasal-pasal yang mengatur HP-3, maka secara umum, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap mempunyai landasan hukum dalam UU Pesisir tersebut. Hal ini berarti bahwa hanya instrument HP-3 yang tidak lagi dapat diberikan dalam rangka pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.  MK belum memperkenankan penggunaan “hak” dalam pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, walaupun secara historis, sosiologis dan yuridis memperoleh landasan yang kuat.

Pasca Putusan MK tersebut, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan Pasal 52 UU Pesisir tetap dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Atas dasar ini, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengembangkan instrument hukum dalam pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat nasional dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kelautan dan Perikanan (Pasal 53 ayat 1). Pelaksanaan koordinasi kegiatan tersebut diatur dengan Peraturan Presiden. Sementara pada tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan dan pelaksanaan kegiatannya diatur oleh Gubernur, demikian juga pada tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan dan pelaksanaan kegiatan diatur oleh Bupati/Walikota.

Masing-masing tingkatan pemerintahan tersebut dapat merekomendasikan izin kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik instansi Pemerintah pada tingkat nasional; instansi vertikal di daerah, dinas otonom atau badan daerah pada tingkat provinsi, serta dinas otonom atau badan daerah pada tingkat kabupaten/kota.

Dibutuhkan pengembangan dasar hukum yang kuat yang dapat mengkoordinasikan segenap kepentingan yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya kepentingan masyarakat pesisir, mulai dari level nasional sampai pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga ke depan, perlu segera dilakukan penyempurnaan terhadap UU Pesisir tersebut, untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

 E.   Penutup

Sebagai konsekuensi dari Putusan MK terkait dengan beberapa pasal yang mengatur HP-3 dalam UU Pesisir tersebut, maka penggunaan instrument “hak” dalam pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil ke depan tidak diperkenankan lagi.  Untuk itu, perlu ada proses penyempurnaan terhadap UU Pesisir tersebut agar “ruang kosong” dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut segera terisi dengan perumusan instrument hukum yang lebih ideal, agar tujuan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai, insya Allah.


[1] Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas dengan Tema” Masa Depan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Kamis, 22 Desember 2011.

[2] Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Agraria/Kelautan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.