CONTOH LEGAL OPINION

source from hp
source from hp

CONTOH LEGAL OPINION

Depok, 10 Maret 2013.

Kepada Yth,

———————— (D)

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat

———————— (DPP ————————)

Jl. ——————————–

Jakarta Pusat

Perihal       :  Pendapat Dari Segi Hukum (Legal Opinion)

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Muhammad Rizal Rustam, S.H, Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Indonesiaalamat tempat tinggal Jl. Juragan Sinda IV ————– Kelurahan Kukusan kecamatan Beji, Depok – Jawa Barat.

Bahwa sehubungan dengan adanya permintaan Dewan Pengurus Pusat ————————(DPP ————————) untuk memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion) terkait dengan rencana pembekuan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah ———————— Jawa Timur, DKI Jakarta  dan Jambi serta pemberhentian status keanggotaan ———————— atas nama ———————— (A), ———————— (B), dan ———————— (C), maka berikut ini saya sampaikan pendapat dari segi hukum dimaksud.

DASAR

Pendapat hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan hukum (legal audit) terhadap dokumen-dokumen yang ada pada saya, yang terdiri dari:

–    Akta Pendirian Asosiasi ————————  (————————) Nomor. 05 Tanggal 23 Oktober 2007 oleh Notaris ———————— , Alamat kantor ————————–.

–    Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) ———————— (————————) yang disahkan pada tanggal 26 April 2009 dalam Konvensi nasional Pendirian ———————— di Jakarta.

–    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

RUANG LINGKUP

Pendapat hukum ini disampaikan di bawah hukum Negara Republik Indonesia sehingga tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain. Segala pengutipan sumber yang berasal dari hukum atau yuridiksi lain sekedar untuk bahan perbandingan dan bukan ditujukan untuk menyatakan keberlakuan hukum lain tersebut.

PEMBATASAN

  • Pendapat hukum ini disusun dan disampaikan sebatas untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut :

Apakah Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah ———————— Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jambi dapat dibekukan serta status keanggotaan ———————— atas nama ———————— (A), ———————— (B), dan ———————— (C) dapat diberhentikan dari status keanggotaan ————————?

  • Dalam memberikan pendapat hukum ini saya telah meneliti dan memeriksa ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum mengenai Organisasi Kemasyarakatan dan asas-asas hukum yang berlaku dalam masyarakat serta kebiasaan praktek hukum yang berkembang;

 

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat hukum yang saya susun dan sampaikan ini diberikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi bahwa dokumen-dokumen, data-data atau informasi serta keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan adalah benar, akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan yang material sampai dengan tanggal dikeluarkannya pendapat hukum ini.

FAKTA HUKUM

Setelah meneliti dan memeriksa dokumen yang diberikan kepada saya, maka saya menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

  •  Bahwa ———————— (————————) adalah sebuah Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tertanggal 23 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Notaris ————— di Makassar.
  •  Bahwa berdasarkan Akta Pendirian ———————— tersebut pada point 1, para penghadap adalah ———————— (E) dan ———————— (A)
  •  Bahwa susunan kepengurusan ———————— berdasarkan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendiriannya adalah :

               Ketua Umum                : ———————— (B)

               Ketua I                            : ———————— (A)

               Ketua II                          : ———————— (C)

               Sekretartis Jenderal : ———————— (D)

  •  Bahwa Pendiri Asosiasi ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian ———————— dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“Pendiri Asosiasi ini adalah para penghadap dan mereka yang telah berjasa mendirikan Asosiasi atau yang ditetapkan oleh Badan Pendiri karena mereka dipandang berjasa dalam Asosiasi.”

dengan demikian bahwa yang termasuk Badan Pendiri dalam Asosiasi ini adalah para penghadap yang mendirikan Asosiasi ini atau yang ditetapkan oleh Badan Pendiri sebagai mereka yang berjasa dalam Asosiasi ini.

  •  Bahwa dalam Akta Pendiriannya, Badan Pengurus ———————— dapat merangkap sebagai Badan Pendiri, sebagaimana disebutkan di dalam Akta Pendirian Pasal 8 ayat 6 yang berbunyi:

“Badan Pendiri berhak merangkap sebagai anggota Badan Pengurus.”

Oleh karena itu, ———————— (A) dalam posisinya di ———————— ia menjabat sebagai Badan Pendiri sekaligus sebagai anggota Badan Pengurus Asosiasi.

  • Bahwa berdasarkan bunyi pada Akta Pendirian ———————— Pasal 7 ayat (1), maka dengan demikian ———————— (E) dan ———————— (A) adalah pendiri asosiasi atau disebut Badan Pendiri disebabkan karena mereka adalah para penghadap di dalam Akta Pendirian tersebut.
  • Bahwa Badan Pendiri dapat diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Anggota Badan Pendiri sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (3) pada Akta Pendirian ———————— yang menyatakan bahwa:

“Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiri dilakukan oleh Rapat Anggota Badan Pendiri dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.”

  • Bahwa di dalam Akta Pendirian Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Badan Pendiri Asosiasi ini mempunyai kekuasaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang penuh untuk menyelamatkan kelangsungan organisasi” dan pada Pasal 8 ayat (5) disebutkan bahwa: “Badan Pendiri dapat pula mengangkat atau memberhentikan anggota Badan Penasehat dan Badan Pengurus Asosiasi.”

  • Bahwa kekuasaan Badan Pendiri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5) semata-mata untuk mempertahankan kelangsungan organisasi sesuai dengan tujuan organisasi sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Pasal 6.
  • Bahwa anggota Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan pada Rapat Badan Pendiri sebagaimana yang disebutkan pada Akta Pendirian Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

“Anggota badan pengurus diangkat dan diberhentikan Rapat Pendiri yang khusus diadakan untuk itu dan jikalau diadakan oleh Badan Pengurus maka pengurus wajib melaporkan keputusan tersebut kepada Badan Pendiri”

dan juga disebutkan pada Akta Pendirian Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:

“Keanggotaan pengurus berakhir karena diberhentikan atas putusan rapat Badan Pendiri.”

  • Bahwa pemberhentian anggota Badan Pengurus hanya dapat dilakukan jika ia (mereka) lalai, melakukan tindakan-tindakan baik di dalam atau di luar lingkungan Asosiasi sehingga merugikan kekayaan atau nama baik Asosiasi, sebagaimana yang disebutkan pada Akta Pendirian Pasal 11 ayat (2).
  • Bahwa Pengurus Pusat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam menegakkan disiplin Asosiasi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan Pengurus Daerah serta mengambil alih kepengurusan dan menunjuk caretaker sebagaimana yang disebutkan pada Anggaran Rumah Tangga ———————— Pasal 9.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas, maka saya berpendapat sebagai berikut :

  • Bahwa terhadap status keanggotaan atas nama ———————— (A) selaku Badan Pendiri ———————— sekaligus selaku Badan Pengurus Asosiasi yang menjabat sebagai Ketua I dapat diberhentikan melalui Rapat Anggota Badan Pendiri.
  • Bahwa terhadap status keanggotaan atas nama ———————— (B) selaku Ketua Umum Dewan Pengurus dan status keanggotaan atas nama ———————— (C) yang menjabat sebagai Ketua II dapat diberhentikan melalui Rapat Anggota Badan Pendiri.
  • Bahwa pemberhentian status keanggotaan Badan Pengurus dan Badan Pengurus hanya dapat dilakukan jika ia (mereka) lalai, melakukan tindakan-tindakan baik di dalam atau di luar lingkungan Asosiasi sehingga merugikan kekayaan atau nama baik Asosiasi.
  • Bahwa pengusulan pemberhentian status keanggotaan yang bersangkutan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.
  • Bahwa dikarenakan Badan Pengurus yang dimaksudkan di dalam Akta Pendirian adalah para penghadap yaitu ———————— (E) dan ———————— (A) dan mereka yang telah berjasa mendirikan Asosiasi atau yang ditetapkan oleh Badan Pendiri karena mereka dipandang berjasa dalam Asosiasi, maka dipandang perlu untuk membuat Surat Keputusan dalam menetapkan Keanggotaan Badan Pendiri selain ———————— (E) dan ———————— (A) yang disetujui dan ditanda tangani oleh Badan pengurus.
  • Jika Surat Keputusan dalam menetapkan Keanggotaan Badan Pendiri selain ———————— (E) dan ———————— (A) tidak dilakukan, maka Rapat Anggota Badan Pendiri yang khusus dilaksanakan untuk memberhentikan status keanggotaan Badan pendiri dan Badan Pengurus tidak dapat dilaksanakan disebabkan keanggotaan Badan Pendiri hanya diisi oleh 2 (dua) orang yaitu oleh ———————— (E) dan ———————— (A) sehingga tidak memenuhi persyaratan mengadakan Rapat Badan Pengurus yaitu persyaratan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.
  • Bahwa perlu diperhatikan dalam pembuatan Surat Keputusan dalam menetapkan Keanggotaan Badan pengurus haruslah menetapkan keanggotaan yang berjumlah ganjil, minimal 3 (tiga) orang Badan Pendiri.
  • Setelah penetapan keanggotaan Badan Pendiri yang berjumlah ganjil, maka Rapat Badan Pendiri untuk memberhentikan status keanggotaan ———————— (A) selaku Badan Pendiri ———————— serta pemberhentian status keanggotaan atas nama ———————— (B) selaku Ketua Umum Dewan Pengurus dan status keanggotaan atas nama ———————— (C) yang menjabat sebagai Ketua II dapat dilakukan kemudian dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan penetapan anggota Badan Pendiri yang baru untuk mengganti posisi status keanggotaan ———————— (A) selaku Badan Pendiri ———————— yang telah diberhentikan dan juga dimaksudkan untuk tetap menjaga keanggotaan Badan Pendiri yang berjumlah ganjil dan juga Pengangkatan Badan Pengurus yang baru menggantikan posisi yang telah ditinggalkan oleh nama ———————— (B) dan ————————(C).
  • Setelah penetapan Badan Pengurus Pusat yang baru menggantikan ———————— (B) dan ———————— (C) maka Dewan Pengurus Pusat yang baru dapat menggunakan haknya untuk mengambil alih Kepengurusan Daerah atau membekukan Kepengurusan Daerah Jawa Timur dan DKI Jakarta serta menunjuk caretaker dalam menegakkan disiplin Asosiasi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan Pengurus Daerah.
  • Bahwa pembekuan Kepengurusan Daerah Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jambi juga dapat dilakukan oleh Badan Pengurus yang di dalam Asosiasi ini memiliki kekuasaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang penuh untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Asosiasi, sepanjang tindakan pembekuan tersebut dipandang menyelamatkan kelangsungan hidup Asosiasi.

Demikian pendapat hukum ini saya sampaikan berdasarkan tanggung jawab profesional saya sebagai Sarjana Hukum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Hormat Saya,

Muhammad Rizal Rustam, S.H.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s