Saat Lahirnya Kesepakatan Pada RUPS Telekonferensi.

 

source from googlePengertian sepakat dinyatakan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antara pihak-pihak. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.[1] Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah telah lahirnya suatu perjanjian dan bila  dilahirkan, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan.[2] Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.[3]

            Sebelum kesepakatan tercapai diantara pihak, pada umumnya diantara para pihak akan terlebih dahulu dilakukan pembicaraan atau yang umumnya dinamakan negoisasi. Dalam negoisasi tersebut salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai hal-hal yang yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak, pernyataan yang disampaikan tersebut dikenal dengan nama penawaran.[4] Jadi, penawaran itu berisikan kehendak dari salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian yang disampaikan oleh lawan pihaknya untuk memperoleh kesepakatan dari lawan pihaknya tersebut yang kemudian akan terwujud sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran selanjutnya harus menentukan apakah ia akan menerima penawaran yang disampaikan oleh oleh yang melakukan penawaran dalam hal pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran, menerima penawaran yang diberikan, maka tercapailah kesepakatan tersebut.[5]

            Apabila pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran tidak menyetujui penawaran yang disampaikan tersebut, maka ia dapat mengajukan penawaran balik, yang memuat ketentuan-ketentuan yang yang dianggap dapat dipenuhi, atau yang sesuai dengan kehendaknya yang dapat dilaksanakan, dipenuhi atau diterima olehnya. Dalam hal yang demikian maka kesepakatan belum tercapai. Keadaan tawar menawar ini akan terus berlanjut hingga pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.[6]

Perseroan Terbatas (PT) dalam hal melakukan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu harus melakukan panggilan kepada para pemegang saham yang ada di dalam perusahaan tersebut. Pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham Perseroan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40 tahun 2007. Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi kepada para pemegang saham Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diselenggarakan, yang dapat dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan mengumumkan dalam surat kabar. Bersamaan dengan pemanggilan para pemegang saham tersebut, para pemegang saham juga diberitahu tentang agenda rapat apa yang akan dibicarakan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham agar para pemegang saham dapat mempersiapkan dirinya dan mempersiapkan penawaran-penawaran yang akan ditawarkan di dalam RUPS tersebut. Jika yang dilakukan adalah RUPS tahunan (annual general meeting), para pemegang saham telah memiliki atau memegang semua dokumen tentang  laporan-laporan tahunan perseroan sehingga para pemegang saham mempersiapkan penawaran dalam hal menanggapi atau memberikan masukan terhadap laporan-laporan tahunan perseroan. Sementara jika RUPS yang dilakukan adalah RUPS lainnya yang sering juga disebut dengan istilah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB/ extraordinary general meeting) maka para pemegang saham telah mengetahui tentang agenda rapat yang akan dibicarakan di dalam RUPS sehingga para pemegang saham dapat mempersiapkan penawarannya berkaitan dengan apa yang akan diputuskan di dalam RUPS tersebut berdasarkan dengan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

            Hal-hal yang juga harus diketahui dalam RUPSLB antara lain rapat ini hanya dapat membicarakan dan mengambil keputusan-keputusan tertentu sebagaimana yang telah diagendakan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan RUPS tahunan yang pada hakekatnya dapat membicarakan setiap persoalan yang ada dalam perseroan.[7]

Persiapan para pemegang saham untuk melakukan penawaran di dalam RUPS merupakan salah satu unsur di dalam tercapainya sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini dibentuk oleh dua unsur yaitu usur penawaran dan penerimaan.  Penawaran aanbod, offerte, offer diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mengandung esensialia[8] perjanjian yang akan ditutup. Sedangkan penerimaan, aanvarding, acceptatie, acceptance merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari.[9]

            Kesepakatan diantara para pemegang saham yang melakukan RUPS secara mudah dapat diketahui jika para pemegang saham yang melakukan penawaran dan permintaan bertemu secara fisik di dalam RUPS, sehingga masing-masing pihak pemegang saham dapat mengetahui secara pasti kapan penawaran yang disampaikan olehnya telah diterima dan disetujui oleh pihak lawannya yang juga pemegang saham. Kesepakatan diantara para pemegang saham yang melakukan kegiatan RUPS terjadi jika terjadi pernyataan kehendak para pemegang saham telah disetujui oleh seluruh peserta RUPS. Namun bagaimana jika RUPS dilakukan melalui telekonferensi atau video konferensi yang dimana para pemegang saham tidak bertemu secara fisik melainkan secara maya melalui alat-alat elektronik.

RUPS seringkali dilakukan tidak melalui hubungan kontak pembicaraan secara langsung atau secara fisik melainkan melalui media elektronik yang memungkinkan para pemegang saham perseroan atau semua peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Konstruksi dan konsekuensi hukum yang demikian, yang menjadi permasalahan mengenai pernyataan kehendak untuk menerima penawaran atau penerimaan pernyataan di dalam agenda RUPS dikarenakan pada RUPS Telekonferensi atau Video Konferensi para pemegang saham yang hadir di dalam RUPS beberapa diantaranya tidak bertemu secara fisik.

Bila kembali kepada konsep awal mengenai kesepakatan dikatakan bahwa suatu kesepakatan dianggap terjadi pada saat lawan pihak mengemukakan penerimaannya atas penawaran yang disampaikan oleh lawan pihaknya, maka tentunya akan sampai pada kesimpulan, bahwa kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak disampaikan oleh pihak yang melakukan penerimaan.[10] Namun di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Telekonferensi atau Video Konferensi, para pemegang saham melakukan kesepakatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian yang mereka buat dan akan mereka laksanakan tersebut setelah dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT. Kesepakatan para pemegang saham tersebut mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaan dan mengenai pihak yang berkewajiban melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut. Pernyataan kehendak diantara para pemegang saham kemudian akan dibuatkan berita acara rapat oleh Notaris yang ditunjuk atau dipercayakan oleh pihak perseroan atau pernyataan kehendak para pemegang saham akan dinyatakan kembali di hadapan Notaris yang kemudian risalah rapat tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris. Pembuatan risalah RUPS Telekonferensi atau Video Konferensi ke dalam bentuk akta notaris jika di dalam agenda RUPS Telekonferensi atau Video Konferensi membahas mengenai perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar yang dimaksudkan diatur di dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT dan diwajibkan dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) UUPT.

Perjanjian yang dihasilkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan sebuah perjanjian yang dimana para pihak yang akan melakukan sebuah perjanjian, dalam hal ini para pemegang saham perseroan akan membahas mengenai kebutuhan atau kepentingan perseroan ke depan. untuk itu, dalam setiap pembahasan dan hasil dari RUPS dibutuhkan sebuah dokumen tertulis dalam bentuk surat yang memuat pernyataan-pernyataan tertulis para pemegang saham dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Alat bukti tertulis atau surat merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda baca, tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.[11] Surat merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan, orang memang dengan sengaja membuat alat-alat bukti yang akan digunakan (dipersiapkan) untuk membuktikan perbuatan hukum yang ia lakukan di kemudian hari seandainya timbul perselisihan, dan bukti yang tadi lazimnya dalam bentuk tulisan.[12]

Di dalam RUPS melalui media Telekonferensi atau Video Konferensi, kesepakatan baru terjadi dan baru ada pada saat dokumen tertulis dalam bentuk surat yang memuat pernyataan-pernyataan tertulis para pemegang saham telah dipenuhi, dikarenakan UUPT Pasal 77 ayat (4) mengatur mengenai setiap penyelenggaraan RUPS melalui media Telekonferensi atau Video Konferensi harus  dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Dengan demikian, maka kesepakatan lisan saja yang dihasilkan dari RUPS yang diselenggarakan melalui Telekonferensi atau Video Konferensi mengenai pokok perjanjian yang terwujud dalam bentuk penerimaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, serta penawaran yang ditawarkan oleh lawan pihaknya belum menerbitkan perikatan. Perikatan yang lahir pada saat terjadinya kesepakatan baru ada ketika pernyataan-pernyataan para pihak pemegang saham peseroan telah dituangkan ke dalam bentuk risalah rapat.


[1]  Subekti, 2005,  Hukum Perjanjian, Cetakan keduapuluhsatu, intermasa, Jakarta, hlm. 26

[2]  Ibid, hlm. 26

[3]  Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, bandung, hlm. 134.

[4] Ibid, hlm. 134

[5] Ibid, hlm. 134 – 135

[6] Ibid, hlm. 135

[7] Tri Budiyono, 2011, hukum Perusahaan, Griya Media, Salatiga, hlm. 151

[8]  Dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur: a) unsur esensialia yaitu unsur yang mutlak harus ada di dalam suatu perjanjian, b) unsur naturalia merupakan unsur yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur, namun demikian dapat disimpangi oleh para pihak, dan c) unsur accidentalia merupakan unsur yang ditambahkan oleh para pihak, dimana undang-undang tidak mengaturnya, periksa Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta, 1987, hal 50, bandingkan J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 57-58.

[9] Sjaifurrachman, Loc.it, hlm. 135

[10] Ibid, hlm. 136

[11]  Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 141

[12]  Subekti, 1982, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Bandung, hlm. 89

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s