CYBER NOTARY DARI SUDUT PANDANG SISTEM HUKUM INDONESIA DAN PEMBERLAKUAN CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

source from AMPUH

CYBER NOTARY DARI SUDUT PANDANG SISTEM HUKUM INDONESIA DAN PEMBERLAKUAN CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS[1]

Oleh : Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.[2]

  1. 1.  PENDAHULUAN

           Cyber Notary, merupakan objek perbincangan hangat akhir-akhir ini, karena di samping merupakan suatu kebutuhan akan tindakan cepat, juga karena dibutuhkan suatu pembenaran hukum atas tindakan cepat tersebut.

            Serangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat dijadikan patokan bagi notaris dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pejabat umum yang diserahi tugas untuk membuat sebagian besar akta autentik.

            Permasalahan yang sering muncul dalam perbincangan tentang cyber notary ini adalah akta-akta yang bagaimana yang dimungkinkan dan yang bagaimana tidak dimungkinkan untuk dibuat dalam bentuk cyber notary.

            Pada diskusi yang berlangsung 28 Nopember 2009 di Hotel Grand Aquila, Bandung, semua pembicara yang berlatar belakang  hukum/kenotariatan berpandangan bahwa Akta Otentik untuk saat ini belum bisa berbentuk elektronik. Kalau akta bawah tangan bisa saja, karena bentuk akta merupakan kesepakatan dari para pihak. Alasannya adalah : (1) Akta Otentik bentuknya ditentukan oleh peraturan dan belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Akta Otentik boleh dalam bentuk elektronik, (2) Akta harus ditandatangani dan sampai saat ini belum ada peraturan yang secara eksplisit dan bersifat lex specialis yang menyatakan bahwa Digital Signature boleh digunakan untuk menandatangani akta otentik, (3) Pembuatan akta dan penandatanganan harus dihadiri dan disaksikan oleh Notaris dan para saksi dan sampai saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Notaris boleh menyaksikan penandatanganan melalui, misalnya, teleconference.[3]

            Permasalahan muncul karena terbukanya kemungkinan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menggunakan sarana media elektronik dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta dijadikannya informasi elektronik/dokumen elektronik/cetakannya sebagai alat bukti yang sah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Rlrktronik (UUITE).

            Berdasarkan hal tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut tentang kemungkinan dibuatnya akta notaris dengan menggunakan media elektronik, dengan berbagai pendekatan, terutama dengan pendekatan perundang-undangan, bukan saja Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tapi juga dengan memperhatikan UU PT dan UU ITE.

 

2.  AKTA

            Kata akta sering kali digunakan dalam perbincangan sehari-hari, tapi kita tidak tahu betul apakah orang yang berbicara tentang akta, betul-betul paham apa yang dimaksud dengan akta dalam pengertian hukum.

            Dalam hukum pembuktian akta merupakan salah satu bagian dari alat bukti tertulis, karena alat bukti tertulis dibagi atas dua, yaitu akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.[4]

            Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari Pasal 1869 BW.[5]

3.  AKTA NOTARIS

            Tidak semua akta atau kontrak tertulis merupakan akta notaris (akta autentik), karena seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik.

            Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti ; notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.

            Berbeda dengan akta di bawah tangan yang tidak melibatkan pihak berwenang dalam pembuatan akta, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, dan salah satu pihak yang berwenang ini adalah notaris.

            Pengertian akta autentik di atas, sejalan dengan pengertian akta notaris berdasarkan Pasal 1 Angka (7) UUJN, yaitu akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini (UUJN).

            Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa secara garis besar akta notaris terdiri atas dua, yaitu akta yang dibuat oleh notaris dan akta yang dibuat di hadapan notaris atau yang biasa disebut akta para pihak. Di samping itu, akta notaris juga dapat dibuat baik karena perintah undang-undang maupun karena kehendak para pihak.

              Perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dan akta autentik adalah karena jika pihak lawan mengingkari akta tersebut maka akta di bawah tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya, sedangkan akta autentik selalu dianggap asli kecuali terbukti kepalsuannya. Artinya, jika suatu akta di bawah tangan disangkali oleh pihak lain maka pemegang akta di bawah tangan (diuntungkan oleh akta di bawah tangan tersebut) dibebani untuk membuktikan keaslian akta tersebut, sedangkan kalau suatu akta autentik disangkali, maka pemegang akta autentik (yang diuntungkan oleh akta autentik tersebut) tidak perlu membuktikan keaslian autentik tersebut tapi pihak yang menyangkalilah yang harus membuktikan bahwa akta autentik tersebut adalah palsu. Oleh karena itu, pembuktian akta di bawah tangan disebut pembuktian keaslian sedangkan pembuktian akta autentik adalah pembuktian kepalsuan.[6]

              Jika akta notaris dikaitkan dengan hukum kontrak, maka kontrak yang ditulis karena kehendak undang-undang merupakan kontrak formal (bentuk tertulis merupakan syarat lahir/mengikatnya kontrak), sedangkan kontrak yang ditulis karena kehendak para pihak hanyalah semata-mata untuk keperluan pembuktian bukan merupakan syarat yang menentukan lahirnya kontrak.[7]

               Kontrak yang tertulis juga dapat dibagi dalam kontrak yang seluruh isinya dinegosiasikan oleh para pihak dan kontrak yang isinya pada umumnya ditentukan (dirancang) oleh salah satu pihak, kontrak yang terakhir ini disebut kontrak standar atau perjanjian baku.[8]

               Di samping lahirnya perjanjian dengan cara-cara konvensional, dapat pula terjadi suatu kontrak dengan perantaraan elektronik yang walaupun penawaran dan penerimaan atau kesepakatan terjadi secara tertulis (dapat dibaca), namun kedudukannya berbeda dari kontrak tertulis sebagaimana disebutkan di atas, karena tulisan tersebut tujuannya tidak dibuat untuk pembuktian di kemudian hari tapi hanya merupakan sarana untuk menyampaikan isi penawaran dan penerimaan antara pihak.

              Walaupun demikian, dalam perkembangannya diwacanakan untuk membuat suatu akta notaris melalui media elektronik atau yang lazim disebut Cyber Notary, yang tentu saja masih membutuhkan pengkajian lebih lanjut agar dapat berjalan tanpa menimbulkan suatu masalah hukum baru.

 

4.  KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS

            Akta notaris adalah salah satu akta autentik. Tujuan para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk akta autentik tentu salah satunya adalah karena akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dalam arti bahwa jika suatu perjanjian dapat dibuktikan dengan akta autentik, maka tidak diperlukan lagi alat bukti lain untuk melengkapi akta tersebut. Akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian lahir, formal, dan materil, yang dapat diuraikan sebagai berikut :[9]

a. Kekuatan pembuktian lahir akta otentik

             Sebagai asas berlaku acta publica probant sese ipsa, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya.

Beban pembuktian terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya (authenticity). Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 138 HIR (ps. 164 Rbg, 148 Rv).

Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja.

Sebagai alat bukti maka akta otentik, baik akta pejabat (akta ambtelijk) maupun akta para pihak (akta partij), ini keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.

b. Kekuatan pembuktian formil akta otentik

            Dalam arti formil akta otentik membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran dari pada keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihat. Dalam hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan.

Pada akta pejabat (akta ambtelijk) tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak : pejabatlah yang menerangkan. Maka bahwa pejabat menerangkan demikian itu sudah pasti bagi siapapun. Dalam hal akta para pihak (akta partij) bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat menyatakan seperti yang tercantum di atas tanda tangan mereka.

c. Kekuatan pembuktian materil akta otentik

              Akta pejabat (akta ambtelijk) tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengarketerangan pihak yang bersangkutan, maka itu hanya berarti bahwa telah pasti bahwa pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, lepas dari pada kebenaran isi keterangan tersebut. Di sini pernyataan dari para pihak tidak ada. Kebenaran dari pernyataan pejabat serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun. Maka pada umumnya akta pejabat tidak mempunyai kekuatan pembuktian materil. Akta pejabat yang mempunyai kekuatan pembuktian materil ialah akta yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil (ps. 25 S 1849 No.25, 27 S 1917 No.130 jo.S 1919 No.81, 22 S 1920 No. 751 jo. S 1927 No.564). akta yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil, yang tidak lain merupakan petikan atau salinan dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Lain halnya dengan akta yang dibuat oleh para pihak (akta partij) : bagi para pihak dan mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan bukti sempurna. Semua akta partij mempunyai kekuatan pembuktian materiel. Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktian materiel ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

            Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta autentik (termasuk akta notaris) tentunya jika akta tersebut dibuat dengan prosedur dan isi sebagaimana mestinya, karena akta autentik tidak boleh dilepaskan dari prosedur dan isi akta tersebut. Pada dasarnya suatu akta otentik merupakan akta dibawah tangan yang dengan prosedur tertentu akan berubah menjadi akta autentik, dan sebaliknya akta yang seharusnya merupakan akta autentik tapi karena prosedurnya keliru, maka akta tersebut kembali menjadi akta dibawah tangan. Dengan demikian, masalah autentik atatu tidaknya suatu akta digantungkan pada prosedurnya sebagai bagian dari hukum perdata formal, sedangkan tentang isinya merupakan bagian dari hukum perdata materil.

5.  CYBER NOTARY

            Sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya bahwa autentik tidaknya suatu akta digantungkan pada prosedurnya, maka prosedur pembuatan akta notaris supaya digolongkan sebagai akta autentik, harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam UUJN.

            Walaupun demikian, dalam perkembangan banyak pihak yang memperbincangkan kemungkinan dilakukannya suatu terobosan dengan tidak lagi terkungkung pada pembuatan akta notaris dengan cara konvensional sebagaimana yang telah dikenal sejak lama, bahwa orang yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut, yakni pihak yang berkepentingan, saksi maupun notarisnya hadir secara fisik di tempat yang disebutkan dalam akta.

            Salah satu pemicu perbincangan tentang cyber notary di Indonesia adalah Pasal 77 UUPT, yang menentukan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonfrensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

            Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diuraikan bahwa selain pelaksanaan RUPS yang konvensional, dapat pula dilakukan menggunakan media tertentu, yaitu :

  1. Media telekonferensi
  2. Video konferensi, atau
  3. Sarana media elektronik lainnya.

Media-media yang akan digunakan dalam RUPS berdasarkan Pasal 77 UUPT tersebut bersifat alternative, dalam arti tergantung pihak yang berkompeten dalam memilih media yang digunakan dalam RUPS tersebut.

Pilihan media yang dimaksud di atas, harus memenuhi minimal tiga syarat yang bersifat kumulatif, yaitu :

  1. Peserta harus saling melihat secara langsung,
  2. Peserta harus saling mendengar secara langsung,
  3. Peserta berpartisipasi dalam rapat.

            Hal ini berarti, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka media yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaan RUPS.

            Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah media yang dipilih sekarang oleh para pihak adalah media yang tepat sesuai dengan ketentuan dalam UUPT tersebut.

            Hal lain juga harus diperhatikan dalam UUPT adalah Pasal 76 ayat (1) UUPT bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan  atau tempat perseroan tersebut melakukan kegiatan usahanya yang utama, serta Pasal 76 ayat (2) bahwa RUPS Perseroan Terbuka, dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan. Yang penting tempat RUPS tersebut harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia (ayat 3).

            Ketentuan UUPT di atas masih dibatasi lagi oleh ketentuan lain dalam Pasal 77 ayat (4) bahwa setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

            Berdasarkan UUPT dapat dilihat bahwa bagaimana pun cara RUPS nya, tapi RUPS tersebut dilakukan di tempat kedudukan PT yang bersangkutan (kantor pusat). Jadi, walaupun RUPS dilakukan dengan menggunakan salah satu media yang dipilih, tapi RUPS harus dilakukan di tempat kedudukan PT yang bersangkutan. Artinya, yang menjadi pusat komunikasi adalah di kantor pusatnya (tempat kedudukannya), dan risalah rapat harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Hal yang terakhir inilah yang belum diatur lebih lanjut dalam UUPT, yaitu tentang tata cara persetujuan dan penandatangan peserta RUPS, sehingga tandatangan yang dimaksud dalam UUPT harus ditafsirkan sebagai tandatangan konvensional atau tradisional.

            Pelaksanaan RUPS, hanya dapat dilakukan di luar tempat kedudukannya dan dibursa di mana sahamnya tercatat jika Pasal 76 ayat (4) dianggap mengecualikan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UUPT. Hanya saja Pasal 76 ayat (4) sebaiknya tidak ditafsirkan demikian, karena Pasal 76 ayat (4) sendiri tetap merujuk Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) sebagai tempat pelaksanaan RUPS, sehingga pelaksanaan RUPS harus di tempat kedudukan PT atau di bursa tempat sahamnya tercatat.

            Pasal 76 ayat (4) yang dimaksud menentukan bahwa jika dalam RUPS hadir dan /atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui adanya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

            Jika kita kembali pada Pasal 77 ayat (1) UUPT, maka pertanyaan yang mungkin timbul adalah apakah RUPS yang dimaksud dapatdiberlakukan untuk semua agenda RUPS atau hanya agenda tertentu saja yang tidak membutuhkan akta notaris?, karena dalam UUPT sendiri tidak ditentukan adanya kewajiban bahwa keputusan RUPS harus dibuat dalam bentuk akta notaris, kecuali hanya mengenai perubahan anggaran dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4), (5) dan (6) UUPT, sebagai berikut :

Ayat (4): Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Ayat (5): Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Ayat(6):Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

            Alasan yang memperkuat semangat pihak tertentu dalam mendukung dimungkinkannya cyber notary adalah Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE yang menentukan bahwa :

  1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hokum yang sah.
  2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan hokum acara yang berlaku di Indonesia.

            Hanya saja, walaupun dalam hokum pembuktian telah diakomodasi informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun tidak berlaku untuk semua hal, karena UU iTE sendiri membatasi penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (4), yang menentukan bahwa :

            Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

  1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
  2. Surat berharga beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

            Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a, bahwa surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang dipergunakan dalam proses penegakan hokum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

            Di samping pembatasan di atas, masih terdapat persyaratan keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Indormasi Elekrtonik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

            Dalam penjelasan Pasal 6 UU ITE tersebut dinyatakan bahwa selama ini berbentuk tertulis identic dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan kedalam media apasaja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup system Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab system Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

            Berdasarkan penjelasan di atas, apabila cyber notary diterima, apakah hal ini berarti juga bahwa antara minuta akta dan salinan akta juga akan sama? Tentu hal ini juga dapat menimbulkan masalah baru karena apabila salinan akta diragukan kebenarannya, tidak ada lagi minuta akta yang dapat dijadikan rujukan dalam menentukan keasliannya, karena antara minuta akta dan salinan sama saja.

            Berkaitan dengan penggunaan akta yang dibuat secara konvensional dan akta yang di buat dalam bentuk cyber notary, yang perlu mendapat perhatian adalah perbedaan kedua tandatngan yang ada dalam akta tersebut, yaitu tanda tangan tradisional dan tanda tangan elektronik.

            Mccullaght, Little, dan Caeli mengemukakan tujuh karakteristik yang dimiliki oleh tanda tangan tradisional, yaitu sebagai berikut :[10]

  1. Dapat dibuat dengan mudah oleh orang yang sama
  2. Dapat dikenali dengan mudah oleh pihak ketiga
  3. Relative sulit dipalsukan oleh pihak ketiga
  4. Dibubuhkan dan disertakan dalam dokumen sehingga keduanya menjadi satu kesatuan
  5. Melibatkan proses fisik (penulisan tinta ke atas kertas)
  6. Sama untuk semua dokumen yang ditandatangani oleh orang yang sama, dan
  7. Relative sulit untuk dihapus tanpa adanya bekas.

            Selain itu banyak pakar berpendapat bahwa tanda tangan elektronik harus diterima keabsahannya sebagai tanda tangan. Alasan-alasan yang mereka ajukan antara lain :[11]

  1. Tanda tangan elektronik merupakan tanda-tanda yang bias dibubuhkan oleh seseorang atau beberapa orang yang diberikan kuasa oleh orang lain yang berkehendak untuk diikat secara hokum.
  2. Tanda tangan elektronik dapat dibuat atau dibubuhkan dengan menggunakan peralatan mekanik seperti halnya tanda tangan tradisional
  3. Tanda tangan elektronik sangat mungkin bersifat lebih aman atau lebih tidak aman sebagaimana pada tanda tangan tradisional
  4. Dalam konteks tanda tangan elektronik persyaratan adanya niat penandatanganan –yang merupakan suatu keharusan- juga dapat terpenuhi sebagaimana halnya dalam kasus tanda tangan tradisional
  5. Sebagaimana halnya dengan tanda tangan tradisonal, tanda tangan elektronik juga dapat diletakkan di bagian mana saja dari suatu dokumen, sehingga tidak harus diletakkan di bagian bawah dokumen, kecuali hal tersebut disyaratkan oleh mekanisme perundang-undangan.

            Uraian di atas sekedar dimaksudkan agar kita jadikan pertimbangan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dalam penggunaan kedua tanda tangan tersebut.

            Apabila kita memperhatikan ketentuan dalam ketiga undang-undang yang dijadikan pokok pertimbangan dalam menentukan kemungkinan cyber notary di Indonesia, maka mungkin kita berfikir bahwa hal tersebut perlu diselesaikan dengan menggunakan asas :[12]

–          Lex superior derogate legi inferiori, yang apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih rendah dengan lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah harus disisihkan ; atau

–          Lex specialis derogate legi generalis, yang merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hirarki mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain, (peraturan khusus mengalahkan peraturan yang umum); atau

–          Lex posterior derogate legi priori, yang artinya peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.

            Hanya saja, jika kita memperhatikan masing-masing asas tersebut, maka sebenarnya antara UUJN, UUPT, dan UU ITE, tidak menunjukkan adanya pertentangan yang perlu diselesaikan dengan asas-asas itu, tapi ketentuan yang ada pada masing-masing undang-undang tersebut hanya tidak bersinergi, sehingga tidak dapat diberlakukan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang karena masih terhalang oleh ketentuan lain.

            Dengan demikian yang perlu dilakukan adalah dengan memberlakukan masing-masing undang-undang tersebut secara terbatas, sebagaimana dibatasi oleh undang-undang lain.

            Seandainya pun cyber notary dimungkinkan, jika belum dilakukan atas UUJN, maka ada beberapa pasal yang dapat menjadi penghambat, diantaranya :

  1. Pasal 1 angka 7 tentang akta harus dibuat oleh atau dihadapan notaris
  2. Pasal 1 angka 8 dan angka 9 tentang minuta akta dan salinan akta tidak ada lagi perbedaan
  3. Pasal 16 ayat (1), tentang kewajiban pembacaan akta di depan dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga
  4. Pasal 38 ayat (4) uraian tentang penandatanaganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
  5. Pasal 48 ayat (1) tentang isi akta tidak boleh diubah atau di tambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain
  6. Pasal 50 tentang pencoretan bagian yang harus dicoret tetap dapat dibaca sesuai yang tercantum semula

6. PENUTUP

            Cyber Notary belum didukung oleh perundang-undangan di Indonesia, walaupun terdapat kemungkinan-kemungkinan yang dibuka oleh undang-undang tertentu tapi tidak dapat dijalankan karena dibatasi oleh undang-undang lain, sehingga Cyber Notary belum dapat dilaksanakan secara sah di Indonesia.

            Undang-undang PT yang memungkinkannya diadakannya RUPS dengan menggunakan media elektronik, tidak mengenyampingkan pembuatan akta notaris secara konvensional jika RUPS tersebut akan dibuatkan akta notaris, karena tidak semua RUPS harus dibuatkan berita acara dengan akta notaris, sebab dalam UUPT sendiri mengatur bahwa hanya RUPS yang dapat mengadakan perubahan Anggaran Dasar yang wajib dibuatkan Akta Notaris.

            Undang-undang ITE juga hanya menerima informasi elektronik dan/atau dokumen dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hokum yang sah sepanjang tidak mengenal surat yang harus dibuat secara tertulis/notaril.

            Dengan demikian, apabila cyber notary mau dilaksanakan secara sah di Indonesia, maka seharusnya dilakukan perubahan terhadap UUJN beserta peraturan perundang-undangan terkait, karena dengan hanya mengubah UUJN tanpa mengubah peraturan perundang-undangan terkait, maka kemungkinan besar UUJN tersebut tidak relevan.


[1] Diajukan pada seminar Hukum Cyber Notary, pada hari Sabtu 25 Juni 2011, di Hotel Mercure, Makassar

[2] Dosen/Guru Besar Fakultas Hukum Unhas

[4] Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta, hal.116.

[5] Ibid. Hal. 116-117.

[6] Ahmadi Miru, 2010, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 15

[7] Ibid.,hal.39

[8] Ibid.

[9] Sudikno Mertokusumo, 1982, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal. 123-124

[10]Arsyad Sanusi, M, 2005, Hukum dan Teknologi Informasi, Jakarta, hal. 206-207

[11]Ibid. hal 207-208

[12]Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, hal. 99-101. Asas-asas tersebut yang dikutip hanya pengertiannya, demikian pula dalam pengertian tersebut tidak secara tegas menerangkan tentang pengaturan yang khusus mengalahkan pengaturan yang umum, tapi dari contoh yang diberikan dapat diketahui maksud tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s