Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3 / PUU-VIII / 2010 Tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)


source from google.com

A. Pendahuluan

            Di dalam pengesahan dan pelaksanaan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdapat banyak pihak yang pro dan kontra terhadap disahkannya UU ini terutama pada hak pengusahaan perairan Pesisir. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.[1]

            Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN mendesak pemerintah agar segera melaksanakan UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.   Karena bagi mereka, UU tersebut melindungi kepentingan masyarakat adat karena mengakui hak masyarakat adat atas perairan pesisir sebagai HP3 (Deklarasi Sinar Resmi, Sukabumi, 8 Agustus 2009). Sebaliknya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) justru meminta agar UU No 27/2007 dicabut karena mengapling laut dan menggusur nelayan.[2]

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 4 bertujuan untuk:[3]

  1. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber dayapesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan
  2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
  3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
  4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

             Kritikan mengenai HP-3  ini berkenaan dengan  Pasal 1 angka 18, Pasal 16 -Pasal 22, Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta pasal 75. Contoh penjelasan misalnya, Pasal 18 UU ini menyebutkan bahwa HP-3 dapat diberikan kepada: a.Orang perseorangan warga negara Indonesia; b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau c. Masyarakat Adat. Pada pasal ini dinilai berpotensi pada pengalihan tanggung jawab hak menguasai negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kepada pihak lain dalam hal ini pihak swasta. Dalam pandangan lain, Negara dianggap telah melakukan privatisasi sumber daya alamnya kepada pihak swasta unttuk mengelola sumber daya alam indonesia. Pemerintah telah memberikan banyak kemudahan bagi pihak swasta untuk melakukan pengelolaan sumber daya dengan harapan negara mendapatkan pemasukan dari pihak swasta yang mengelola sumber daya alam Indonesia.

Selain itu, ada juga pendapat tengah dari akademisi, seperti Arief Satria dari IPB, yang mengakui bahwa di satu sisi ada justifikasi teoretis yang kuat terhadap HP3, tetapi di sisi lain mengkhawatirkan pemberian HP3 kepada badan usaha. Konsekuensi rezim hak adalah pemegang hak boleh mengalihkan haknya kepada pihak lain sehingga tidak tertutup kemungkinan HP3 masyarakat adat beralih ke badan usaha. Akibatnya, terbuka peluang akumulasi penguasaan perairan pesisir pada badan usaha tertentu. Agar terhindar dari sisi buruk ini, Arief mengusulkan pengusahaan perairan pesisir oleh badan usaha dikembalikan pada rezim perizinan, bukan HP-3.[4]

Tentu saja pro dan kontra merupakan sebuah hal yang lumrah bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia dan ini juga menjadi sebuah pertanda positif bagi perrkembangan hukum yang ada di Indonesia. Karena masyrakat kini menadi tanggap, dan respontif serta kritis terhadap kebiakan-kebiakan Pemerintah apalagi kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Dampak dari pro dan kontra terhadap HP-3 ini adalah diajukannya permohonan uji materi UU No. 27 tahun 2007 tersebut kepada Mahkamah Konsitusi (MK) oleh Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sejumlah nelayan tradisional.

Dan akhirnya pada hari Kamis, 16 Juni 2011 majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materil UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diajukan 36 organisasi dan individu masyarakat pesisir yaitu Pasal 1 angka 18, Pasal 16 -Pasal 22, Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta pasal 75 dengan alasam tidak mempunyai kekuatan mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.

B. Pertimbangan MK Dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)           

Masalah utama yang menjadi pertimbangan MK dalam membatalkan beberapa pasal dalam UU No. 27 tahun 2007 adalah konstitusionalitas pasal-pasal tersebut yang dianggap bertentangan dengan 12 (dua belas) norma konstitusi dalam UUD 1945. MK berpendapat bahwa pemanfaatan Wilayah pasir dan pulau-pulau kecil dengan instrument HP-3 tidak dapat memberikan jaminan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ada 4 (mpat) tolak ukur yang digunakan oleh MK dalam mengukur manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut:[5]

  1. Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
  2. Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat;
  3. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat ssumber daya alam
  4. Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam

Menurut MK, pemberian HP-3 oleh pemerintah kepada pihak swasta adalah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsp kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” MK menyatakan, pemberian HP3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi karena akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah HP3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar. Sebaliknya, bagi masyarakat nelayan tradisional yang sebagian besar berdiam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan menggantungkan hidup dan kehidupannya pada sumber daya pesisir akan tersingkir.[6]

Dalam kondisi yang demikian menurut MK, negara telah lalai menyelenggarakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perekonomian nasional yang memberikan perlindungan dan keadilan rakyat. Menurut MK, seharusnya untuk menghindari pengalihan tanggung jawab penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau lecil kepada pihak swata, maka negara dapat memberikan hak pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan. Melalui mekanisme perizinan, pemberian hak pengelolaan kepada swasta tidak merupakan pemberian hak kebendaan yang mengalihkan penguasaan negara secara penuh kepada swasta dalam kurun waktu tertentu.[7]

C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang HP-3

 

            Mencermati dasar pertimbangan dan putusan MK tentang HP-3 yang dinilai oleh MK melanggar konstitusi tersebut, pada intinya menyangkut 2 (dua) hal mendasar, yaitu:[8]

  1. Kekuasaan negara atas pengelolaan sumber daya alam termasuk wilayyah peesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menurut penilaian MK akan beralih kepada pihak swasta dengan pemberian HP-3.
  2. Kekhawatiran akan tertutupnya akses masyarakat pesisir dalam pengelolaan wiilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan potensi hilangnya hak-hak masyarakat pesisir dan terusirnya masyarakat pesisir dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kearifan-kearifan lokal yang sudah dipraktikkan secara turun temurun dengan  pemberian HP-3 dalam UU pesisir terrsebut, diakibatkan akan munculnya dominasi swasta sebagai pemilik modal besar yang dianggap mampu memenuhi semua  persyaratan dalam pemberian HP-3 tersebut, dimana pemberian HP-3 dapat saja meliputi wilayah yang telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat pesisir secara turun-temurun.

Terhadap kedua hal tersebut, sesungguhnya dapat dijelaskan, bahwa ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menempatkan negara sebagai badan penguasa sebagai representasi kekuasaan seluruh rakyat untuk menalankan wewenang mengatur dalam arti luas, sehingga kendali pengaturan suumber daya alam tetap berada pada ditangan negara dan tidak akan beralih kepada siapa pun, walaupun negara telah memberikan hak tertentu kepada subjek hukum atas pengelolaan sumber daya alam.[9]

Jika HP-3 dianggap akan berpotensi pada pengalihan tanggung jawab negara kepada pihak lain dalam hal ini swasta justru kekhawatiran tersebut sangat berlebihan dikarenakan negara masih tetap sebagai pemegang kendali terhadap pengelolaan sumber daya alam pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Yang perlu dikembangkan adalah ketegasan landasan yurridis untuk memberikan pembatasan dalam pemberian hak tersebut, sehingga sewaktu-waktu negara dapat mencabut hak yang dimaksud apabila dianggap melanggar ketentuan yang telah digariskan dalam pemberiannya seperti jika pihak swasta dalam pemberian HP-3 oleh negara tidak memperhatikan hak-hak masyarakat pesisir yang telah menguasai secara turun temurun wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dan telah menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian.[10]

Yang seharusnya dilakukan Pemerintah adalah memperketat pemberian izin kepada pihak swasta dalam pengelolaan HP-3 dan meningkatkan pengawasan di daerah pesisir dengan melibatkan warga sekitar pesisir sebagai pengawas. Serta melakukan revisi kontrak kerja sama dengan pihak swasta dengan memperhatikan klausula pembagian hasil antara pemerintah dan swasta dan menekankan pada pembagian yang adil sehingga tidak banyak merugikan negara dan sejalan dengan maksud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

FOOTNOTE:

[1] Indonesia, Undang-Undang No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

[2] Kompas, 21 Agustus 2009

[3] Indonesia, Op.Cit.

[4] Kompas, 24 Agustus 2009

[5] Farida Patittingi, Makalah : “Masa Depan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,  22 Desember, 2011, hlm.1

[6] http://www.antaranews.com/berita/263376/mk-hak-pengusahaan-perairan-pesisir-inkonstitusional

[7] ibid

[8] Farida Patittingi, Loc.Cit. hlm. 4

[9] ibid, hlm 4.

[10] ibid, hlm.5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s